Tarif listrik PLN 2026 per golongan VA: berapa per kWh untuk menghitung biaya AC

Untuk periode Oktober–Desember 2026 (Triwulan IV), tarif listrik rumah tangga PLN dilaporkan tidak berubah dari Triwulan III: Rp605 per kWh untuk 900 VA bersubsidi, Rp1.352 per kWh untuk 900 VA nonsubsidi (rumah tangga mampu), Rp1.444,70 per kWh untuk 1.300 VA dan 2.200 VA, serta Rp1.699,53 per kWh untuk 3.500 VA ke atas. Golongan 450 VA bersubsidi Rp415 per kWh. Angka inilah yang Anda kalikan dengan kWh pemakaian AC atau water heater untuk menaksir tagihan. Karena tarif nonsubsidi ditinjau setiap tiga bulan, cek pengumuman resmi sebelum memakai angka ini untuk periode 2027.

Panduan ini bagian dari panduan biaya AC dan water heater.

Tabel tarif rumah tangga Triwulan IV 2026

Sumber: siaran pers Kementerian ESDM Nomor 038.Pers/04/SJI/2026 (30 Juni 2026) yang menetapkan tarif Triwulan III 2026 tidak naik, serta daftar tarif yang dilaporkan media nasional masih berlaku pada Oktober 2026. Pengumuman resmi khusus Triwulan IV 2026 belum kami temukan di arsip siaran pers ESDM. Verifikasi di situs Kementerian ESDM atau PLN bila Anda membaca ini setelah Desember 2026.

Bagaimana tarif ditetapkan

Tarif tenaga listrik diatur melalui peraturan Menteri ESDM tentang tarif yang disediakan PLN. Untuk golongan nonsubsidi berlaku penyesuaian tarif (tariff adjustment) setiap triwulan berdasarkan empat parameter ekonomi makro: kurs rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan harga batu bara acuan. Pemerintah dapat memutuskan untuk menahan tarif meskipun parameter bergerak, seperti yang terjadi berulang kali dalam beberapa tahun terakhir. Golongan bersubsidi tidak ikut penyesuaian triwulanan.

Apa artinya bagi perhitungan AC Anda:

• Gunakan tarif terbaru untuk perkiraan bulan ini.
• Untuk perkiraan lima sampai sepuluh tahun, uji skenario tarif naik, misalnya 0%, 3%, dan 5% per tahun, dengan kalkulator balik modal AC inverter. Angka skenario itu bukan prakiraan resmi.

Siapa yang mendapat tarif bersubsidi

Tarif 450 VA dan 900 VA bersubsidi ditujukan bagi rumah tangga yang masuk data penerima bantuan pemerintah. Rumah tangga 900 VA yang tidak termasuk kelompok sasaran membayar tarif 900 VA nonsubsidi (rumah tangga mampu, RTM). Bila Anda menambah daya dari 900 VA ke 1.300 VA agar AC bisa menyala, Anda berpindah ke golongan nonsubsidi; untuk pelanggan 900 VA bersubsidi, tarif per kWh-nya naik lebih dari dua kali lipat. Hitung dampaknya di apakah daya VA cukup untuk AC.

Contoh: biaya AC di berbagai golongan

Contoh ilustratif: AC 1 PK dengan pemakaian 150 kWh per bulan.

Selisih antara golongan 2.200 VA dan 3.500 VA adalah Rp254,83 per kWh. Untuk 150 kWh, selisihnya sekitar Rp38.200 per bulan hanya karena golongan. Bila daya 2.200 VA sudah cukup, menaikkan daya ke 3.500 VA "agar aman" punya biaya tersendiri.

Prabayar dan pascabayar

• Prabayar (token). Anda membeli token dengan nominal tertentu; kWh yang diterima dihitung dari nominal setelah dikurangi komponen pajak daerah dan biaya administrasi penjual bila ada. Tarif per kWh-nya sama dengan tabel.
• Pascabayar. Tagihan bulanan dihitung dari meter. Untuk golongan nonsubsidi, ada ketentuan rekening minimum yang dihitung dari jam nyala minimum dikalikan daya; ini baru berpengaruh bila pemakaian Anda sangat rendah. Cek ketentuannya di PLN.

Komponen lain di tagihan atau token

Selain tarif per kWh, pembayaran listrik dapat memuat:

• Pajak daerah atas konsumsi tenaga listrik. Sejak UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak ini termasuk pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas tenaga listrik, dengan tarif yang ditetapkan peraturan daerah. Menurut UU 1/2022 Pasal 58, tarif PBJT paling tinggi 10% (khusus listrik yang dipakai industri atau pertambangan migas paling tinggi 3%, dan listrik yang dihasilkan sendiri paling tinggi 1,5%). Besarnya berbeda antarkabupaten/kota.
• PPN. Menurut PP 49/2022, penyerahan listrik (termasuk biaya penyambungan dan biaya beban) dibebaskan dari PPN, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 VA. Jadi golongan 450 VA sampai 6.600 VA tidak dikenai PPN atas listrik, sedangkan rumah di atas 6.600 VA dikenai PPN. Cek keterangan pada struk atau tagihan Anda.
• Biaya administrasi dari bank atau aplikasi penjual token, bukan dari PLN.

Bila ingin memasukkan komponen ini, isi kolom "biaya lain" di kalkulator biaya listrik AC, atau naikkan tarif per kWh sebesar persentase pajak daerah Anda.

Cara membaca pemakaian kWh Anda sendiri

1. Pascabayar: lihat angka pemakaian kWh di tagihan bulanan atau aplikasi PLN Mobile.
2. Prabayar: catat sisa kWh di meter pada jam yang sama dua hari berturut-turut; selisihnya adalah pemakaian sehari.
3. Khusus AC: catat meter sebelum AC menyala malam hari dan setelah dimatikan pagi hari, dengan peralatan besar lain tidak menyala. Selisihnya mendekati pemakaian AC semalam.

Cara menghitung kWh dari watt ada di menghitung biaya listrik AC per bulan.

Pertanyaan umum

Apakah tarif 1.300 VA dan 2.200 VA sama?

Ya, untuk Triwulan IV 2026 keduanya Rp1.444,70 per kWh. Perbedaannya pada batas daya yang bisa dipakai bersamaan, bukan tarif per kWh.

Apakah tarif listrik akan naik pada 2027?

Tidak ada yang bisa memastikan. Tarif nonsubsidi ditinjau setiap triwulan, dan keputusan diumumkan pemerintah menjelang awal triwulan. Pantau pengumuman Kementerian ESDM dan PLN.

Apakah tarif berbeda untuk rumah sewa atau kos?

Tarif mengikuti golongan dan daya pada sambungan, bukan status penghuni. Kos dengan meteran bersama mungkin dikenai tarif yang ditetapkan pemilik; tanyakan dasar perhitungannya.

Apakah ada tarif khusus malam hari untuk rumah tangga?

Program dan diskon tertentu pernah ditawarkan PLN dalam periode terbatas. Cek program yang berlaku di aplikasi atau situs PLN; jangan mengasumsikan diskon dalam perhitungan jangka panjang.

Sumber resmi

• Kementerian ESDM — pengumuman tarif tenaga listrik per triwulan
• PLN — tarif, PLN Mobile, dan layanan tambah daya
• JDIH Kementerian ESDM — peraturan Menteri ESDM tentang tarif tenaga listrik
• Direktorat Jenderal Pajak — PPN atas penyerahan listrik
• Pasal.id — teks UU 1/2022 tentang pajak daerah