Sumber resmi untuk AC dan water heater: tarif PLN, label hemat energi, SNI, pajak, garansi, dan pengaduan

Untuk memeriksa angka dan aturan tentang AC dan water heater, gunakan sumber primer: Kementerian ESDM dan PLN untuk tarif listrik dan label tanda hemat energi, BSN untuk SNI, Direktorat Jenderal Pajak untuk PPN, Kementerian Perdagangan untuk kartu garansi dan layanan purna jual, serta BPKN, BPSK, dan YLKI untuk pengaduan. Teks peraturan bisa dibaca di portal JDIH masing-masing kementerian atau di Pasal.id. Halaman ini merangkum apa yang dicek di tiap sumber dan cara membedakan informasi resmi dari unggahan yang keliru.

Panduan ini bagian dari masalah AC baru dan hak konsumen.

Peta sumber menurut pertanyaan

Pertanyaan	Sumber utama	Yang dicek
Berapa tarif per kWh golongan saya?	Kementerian ESDM, PLN	Pengumuman tarif per triwulan
Bagaimana cara tambah daya dan berapa biayanya?	PLN (PLN Mobile)	Simulasi biaya resmi
Apa arti bintang di label AC?	Kementerian ESDM, Ditjen EBTKE	SKEM dan label tanda hemat energi
Apakah produk wajib SNI?	BSN, kementerian teknis	Katalog SNI, daftar SNI wajib
Berapa PPN pembelian AC?	Ditjen Pajak	Ketentuan PPN dan DPP nilai lain
Apa kewajiban garansi?	Kementerian Perdagangan, JDIH Kemendag	Permendag 33/2025
Bagaimana aturan freon?	Pasal.id, UNEP Ozone Secretariat	Perpres 129/2022, Protokol Montreal
Ke mana mengadu?	BPKN, BPSK daerah, YLKI, Kemendag	Kanal pengaduan
Bagaimana menggugat?	Mahkamah Agung, pengadilan negeri	Gugatan sederhana

Energi dan listrik

Kementerian ESDM

Menetapkan kebijakan tarif tenaga listrik, mengumumkan tarif per triwulan, dan menerapkan SKEM serta label tanda hemat energi melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE). Peraturan menteri dan keputusan menteri dapat dicari di JDIH ESDM. Panduan terkait: tarif listrik PLN 2026 dan label hemat energi.

PLN

Menyediakan informasi tarif per golongan, layanan pasang baru dan tambah daya, pengaduan gangguan, serta riwayat pemakaian lewat aplikasi PLN Mobile. Untuk biaya tambah daya, gunakan simulasi di kanal resmi, bukan angka dari pihak ketiga.

Standar dan keselamatan

Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Menetapkan SNI dan menyediakan katalog standar. Untuk mengetahui apakah SNI suatu produk diberlakukan wajib, cek informasi SNI wajib dan peraturan kementerian teknis. Panduan terkait: SNI untuk AC dan water heater.

Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Mengakreditasi lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji. Berguna bila Anda ingin menelusuri lembaga yang menerbitkan sertifikat.

Kementerian Perindustrian

Memberlakukan SNI wajib untuk sejumlah produk industri dan mengawasi penerapannya.

Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Sumber resmi ketentuan PPN, termasuk tarif 12% dan DPP nilai lain 11/12 untuk barang dan jasa non-mewah, status PKP, dan faktur pajak. Panduan terkait: PPN saat beli AC dan bayar jasa servis.

Kementerian Keuangan

Menerbitkan peraturan menteri keuangan seperti PMK 131/2024.

Perdagangan dan perlindungan konsumen

Kementerian Perdagangan

Mengatur dan mengawasi petunjuk penggunaan, kartu jaminan, dan layanan purna jual produk elektronika dan telematika, serta menerima pengaduan konsumen. Panduan terkait: garansi AC dan kartu garansi.

BPKN

Badan Perlindungan Konsumen Nasional menerima pengaduan, memberi saran kepada pemerintah, dan memuat informasi tentang BPSK.

BPSK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kabupaten/kota menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Panduan terkait: pengaduan BPSK dan BPKN.

YLKI

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menerima pengaduan dan melakukan advokasi.

Mahkamah Agung dan pengadilan negeri

Informasi gugatan sederhana dan prosedur pengadilan.

Teks peraturan

Peraturan	Topik	Tempat membaca
UU 8/1999	Perlindungan konsumen, garansi, BPSK	Pasal.id, JDIH
Permendag 33/2025 (mencabut Permendag 26/2021, yang mencabut Permendag 38/2019)	Petunjuk penggunaan dan kartu jaminan	JDIH Kemendag
Permen ESDM 14/2021	SKEM peralatan pemanfaat energi	JDIH ESDM
Keputusan 134.K/EK.07/DJE/2023 (menurut pemberitaan)	SKEM dan label AC	Ditjen EBTKE / JDIH ESDM
UU 7/2021 dan PMK 131/2024	PPN 12% dan DPP nilai lain	DJP, Kemenkeu
UU 20/2014	Standardisasi dan penilaian kesesuaian	Pasal.id, BSN
Perpres 129/2022	Pengesahan Amendemen Kigali	Pasal.id
UU 1/2022	Pajak daerah termasuk PBJT tenaga listrik	Pasal.id

Saat membaca peraturan, perhatikan status (berlaku, diubah, dicabut) dan apakah ada perubahan yang lebih baru. Peraturan menteri sering diubah sebagian, sehingga pasal yang Anda baca mungkin sudah diganti.

Mengenali informasi yang keliru

Informasi tarif listrik dan "aturan baru" AC sering beredar di media sosial. Ciri yang patut dicurigai:

Tidak menyebut periode berlaku (misalnya triwulan) atau nomor peraturan.
Mengutip tarif dengan angka yang tidak cocok dengan pengumuman resmi.
Mengklaim "AC wajib diganti" atau "denda bagi pemilik AC lama" tanpa dasar hukum.
Menawarkan "jalur cepat" tambah daya atau "pemutihan" di luar kanal PLN.
Mengarahkan ke tautan pembayaran yang bukan milik lembaga resmi.

Langkah verifikasi: cari pengumuman di situs lembaga terkait, cocokkan tanggal dan periode, dan baca teks peraturan bila ada nomornya.

Cara memakai angka dari situs ini

Situs ini memakai tarif PLN Triwulan IV 2026 dan aturan yang dikutip di atas. Harga unit, ongkos pasang, dan biaya servis adalah contoh ilustratif. Gunakan kalkulator biaya listrik, kalkulator biaya pasang, dan kalkulator balik modal dengan angka dari penawaran dan rekening Anda sendiri.

Pertanyaan umum

Mengapa situs berita kadang menyebut tarif berbeda?

Biasanya karena periode yang berbeda, pembulatan, atau memasukkan pajak daerah. Cocokkan dengan pengumuman resmi untuk periode yang sama.

Apakah Pasal.id sumber resmi?

Pasal.id menghimpun teks peraturan dari sumber resmi dan memudahkan pencarian. Untuk keperluan hukum formal, cocokkan dengan dokumen di JDIH kementerian atau lembaran negara.

Ke mana bertanya bila aturan tidak jelas?

Hubungi kanal layanan lembaga terkait, misalnya kontak DJP untuk pajak atau layanan pelanggan PLN untuk tarif. Untuk sengketa, konsultasikan dengan advokat atau lembaga bantuan hukum.

Seberapa sering situs ini diperbarui?

Tanggal pembaruan tertera di setiap panduan. Tarif listrik nonsubsidi ditinjau setiap triwulan; selalu cek sumber resmi untuk periode terbaru.

Sumber resmi

Kementerian ESDM — tarif listrik dan konservasi energi
JDIH Kementerian ESDM — peraturan dan keputusan menteri ESDM
PLN — tarif dan layanan pelanggan
Badan Standardisasi Nasional — SNI
Direktorat Jenderal Pajak — PPN
Kementerian Perdagangan — garansi dan pengaduan konsumen
Badan Perlindungan Konsumen Nasional — pengaduan dan informasi BPSK
YLKI — advokasi konsumen
Pasal.id — teks peraturan